Ada 101 daerah di Indonesia yang ikut dalam perhelatan Pilkada serentak 2017 tapi hanya Pilgub DKI yang menyedot perhatian publik dan menjadi magnet bagi media untuk meliputnya. Bukan karena Ibu Kota, tapi siapa yang ikut serta. Sebelum era Jokowi-Ahok, Pilgub DKI biasa-biasa saja seperti halnya pilkada di daerah yang lain, tidak ada yang istimewa.

Karena Jokowi, terlebih lagi Ahok yang fenomenal dan kontroversial, Pilgub DKI 2017 serasa Pilpres. Karena Ahok, berita Pilgub DKI menjadi sumber pendapatan bagi banyak pihak. Mulai dari para bhoker yang menjadi buzzer lawan Ahok, youtuber, media cetak, media online, media televisi bahkan media warga yang iklan-iklannya memicu nafsu berbelanja. ^_^

Sejak DKI menjadi batu loncatan Jokowi, AS pun ikut-ikutan di Pilgub DKI 2017. Menurut desas-desus yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bahwa Jakarta akan dikuasai oleh taipan poros Jakarta – Peking dengan gerakan Ilucinati semacam Illuminati dan freemanson, maka AS berkepentingan ikut-ikutan.

Menurut saya yang lebih tepat, belajar dari mulusnya Jokowi menjadi orang nomer 1 di Indonesia, AS yang ngiler meniru Jokowi di sini adalah Anis- Sandiaga (AS) dan Agus –Sylviana (AS). Pertanyaannya, agar sukses seperti Jokowi, seberapa besar peluang duo AS memenangkan kontestasi?

Duo AS memerlukan strategi dan taktik untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas mengejar petahana. Sementara waktu yang tersedia hanya empat bulan, sangat singkat untuk melakukan sosialisasi menjangkau seluruh warga Jakarta.

Duo AS adalah pasangan yang tidak dapat menjual rekam jejak, kecuali Sylviana dan Anies yang sempat mencicipi sulitnya memimpin birokrasi. Di Pilgub DKI hal normatif  yang mereka tawarkan seandainya menjadi gubernur “BARU MAU AKAN” melaksanakan visi misi dengan dibumbui jargon santun, manusiawi, religius, humanis, bla bla bla.

Untuk memperbesar peluang mereka dalam kontestasi Pilgub DKI, selain strategi normatif mempopulerkan figur dan programnyanya, cara paling efektif yang paling masuk akal adalah menurunkan elektabilitas petahana. Yaitu dengan cara kampanye hitam dan kampanye negatif menggunakan tak-tik curang lempar batu sembunyi tangan.

Kampanye negatif masih bisa dibenarkan sepanjang menyerang program dan kebijakan petahana. Kampanye hitam adalah strategi yang tidak sehat dan tidak sportif tapi tidak terhindarkan disetiap kontestasi perebutan kekuasaan. Kampanye hitam tidak dilakukan duo AS itu sendiri tapi oleh gerombolan Asal Bukan Ahok yang otomatis akan menjadi pendukung dan simpatisan salah satu dari mereka.

Kampanye negatif untuk menyerang program-program dan visi misi petahana, walaupun masih ada celah tapi sulit dilakukan. Karena Ahok sangat siap melawan dengan argumentasi-argumentasi ilmiah untuk mematahkan serangan. Ahok tidak saja menguasai pada tataran kebijakan makro seperti umumnya gubernur lain, Ahok bahkan sangat detail menguasai hampir semua programnya hingga Standar Operasional Prosedur (SOP).

Isu macet, banjir bukan lagi menjadi isu yang laku untuk menjatuhkan sang petahana karena masyarakat telah melihat kesungguhan dan kerja nyata Ahok menangani masalah klasik Jakarta.

Isu-isu yang memungkinkan sebagai bahan kampanye negatif yang akan digarap serius dan sistematis untuk menyerang petahana, antara lain:

– Isu Budaya

Ahok telah memangkas anggaran bernilai ratusan miliar untuk event-event seni budaya di Dinas Pariwisata. Selain itu terjadi perseteruan antara Ahok dengan tokoh-tokoh Bamus Betawi. Dua hal ini akan dimanfaatkan maksimal oleh duo AS dengan melempar isu, Gubernur Ahok tidak peduli Betawi.

– Isu Manajemen pengelolaan birokrasi

Kenyamanan yang selama ini dinikmati oleh pejabat dan PNS DKI yang feodal, harus dihormati, ditakuti, disegani bisa melakukan KKN sesuka hati, tiba-tiba berubah 180 derajat sejak Ahok berkuasa di Balai Kota. Ahok dianggap arogan karena sering mempermalukan PNS DKI yang lamban dan bermasalah tanpa tedeng aling-aling di muka umum. Sebagian PNS DKI melakukan perlawanan. Ada yang berani terbuka (disini), tapi kebanyakan melakukannya secara diam-diam.

Situasi tersebut juga dimanfaatkan menjadi salah satu isu kampanye negatif. Kepada para PNS di DKI, duo AS menjanjikan akan menjadi gubernur yang santun, humanis dan baik hati.

– Isu Pro Cukong dan Taipan

Walaupun isu pro cukong dan taipan terutama reklamasi telah basi, bagi para pasukan “die hard” pendukung dan simpatisan duo AS, tetap saja menjadi salah satu isu dagangan yang seksi. Padahal jelas-jelas telah menjadi fakta persidangan, para oknum pengembang tersebut justru berkolusi dengan DPR dan Sanusi supaya Raperda reklamasi direvisi tanpa kontribusi agar bisa dikorupsi.

Kampanye hitam dan kampanye negatif tidak bisa dihindari. Cara-cara curang dan culas seperti terbitnya tabloid Obor Rakyat saat Pilpres, bisa saja terjadi. Dan hal tersebut harus diantisipasi. Bukan semata-mata untuk sekedar memenangkan kontestasi, tapi lebih dari itu terselenggaranya Pilgub DKI sebagai pesta demokrasi yang sehat dan mencegah terjadinya tragedi.

Seberapa besar kampanye negatif ini bisa mendegradasi elektabilitas pasangan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat? Kita lihat saja hasilnya nanti tanggal 15 Februari. ^_^

Advertisements